Oleh: ArkiPapua
Para kolega dan sahabat seorang
terdakwa kasus korupsi yang tak lain mantan Dubes dan Gubernur Papua, Barnabas
Suebu kembali bermain isu murahan dan cenderung provokatif. Mereka mengaitkan
proses di pengadilan tindak pindana korupsi dengan isu Papua merdeka.
Pernyataan tersebut (lihat:
http://www.harianpapua.com/20160212/4618-barnabas-suebu-masuk-penjara-situasi-papua-memanas.html)
menodai perasaan masyarakat Papua.
Bukan hanya menistai perjuangan
rakyat Papua selama 50 tahun, tetapi broker para pejabat Papua itu menunjukkan
jati diri mereka bahwa selama ini yang “gertak sambal” Papua merdeka sebagai
ruang persembunyian para pejabat bermasalah di Papua, ternyata dilakukan oleh
para kolega pejabat daerah Papua.
Ibarat benalu, pohon yang mereka
hisap itu sudah kering, lalu si-benalu ini hendak menyuburkan kembali pohon
yang kering tersebut. Mana ada pohon yang dihisap benalu bisa subur kembali?
Yang ada, benalu juga ikut kering bersama objek yang dihisapnya.
Motif mengaitkan perkara hukum ke
pergerakan Papua merdeka juga sangat dangkal. Membuktikan bahwa para curator
yang hendak bernaung dibawah payung Papua Merdeka sebagai pilihan terakhir
mereka dalam mengupayakan sebuah problem hukum. Namun sayangnya, mereka malah
bikin statemen yang publik sendiri sudah tau gelagat para pejabat bertopeng
merdeka selama ini.
Siapapun yang mempraktikan hukum
republik Indonesia harus diadili sesuai hukum negara dimana dia diberikan tugas
dan tanggungjawab. Memasukkan kampanye Papua merdeka sebagai hadangan terhadap
hukum republik, suatu kelainan jiwa dan psikis yang dialami para penyebar isu
bohong tersebut.
Mereka (benalu, broker) itu akan
terus memakai isu basih sebagai pengalihan isu. Jalan pilihan yang sering
digunakan oleh siapa saja yang berkepentingan di Tanah Papua.
Pejabat mau maju kepala daerah saja
pakai isu merdeka supaya dipilih rakyat Papua. Perusahaan yang merampok tanah
dan mengunduli hutan Papua pakai isu separatis untuk meredam penolakan
masyarakat adat terhadap hadirnya perusahaan. Selama 48 tahun, Freeport bebas
berkelana karena isu separatis, GPK menjadi domain pengalihan isu selama itu.
Bahkan otonomi khusus Papua pun digulirkan sebagai hadiah meredam Papua
merdeka.